Jakarta, (16/4). Jupiter, salaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) Parkir DPRD DKI Jakarta, mengecam keras praktik parkir liar yang kembali mencuat seusai viralnya video seorang warga dikenai tarif parkir hingga Rp60.000 di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Parkir liar ini sudah sangat meresahkan. Kami minta Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Perhubungan melalui Unit Pengelola Perparkiran, segera menindaklanjuti keluhan warga dan menertibkan praktik-praktik parkir liar,” tegas Jupiter, Rabu (16/4).

Keberadaan parkir liar, menurut anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai NasDem itu, tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu sumber kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Ia menyoroti lemahnya pengawasan serta dugaan keterlibatan oknum aparat dan organisasi masyarakat (ormas) dalam praktik tersebut.

“Kalau semua pihak konsisten dan berkomitmen, sebenarnya penertiban parkir liar ini bukan hal yang sulit. Tapi faktanya, praktik ini justru melibatkan oknum aparat, bahkan ada juga oknum ormas di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, diingatkan oleh Jupiter, bahwa keberadaan parkir liar juga mencederai semangat Pemprov DKI dalam menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis bertaraf global. Menurutnya, potensi pendapatan dari sektor parkir belum digarap maksimal karena masih banyak kebocoran yang terjadi.

“Jakarta akan bertransformasi menjadi kota bisnis berskala global. Tapi kita masih dihadapkan pada persoalan serius seperti kebocoran PAD. Target pendapatan jauh dari potensi sebenarnya karena banyaknya kebocoran,” tambahnya.

Ditegaskan juga oleh Jupiter, mengenai perlunya sinergi antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan aparat kepolisian untuk menegakkan hukum secara tegas, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Jalan itu bukan untuk parkir. Undang-undangnya jelas, yang membina jalan raya adalah polisi dan pemerintah daerah. Tidak ada alasan untuk membiarkan jalan dipakai parkir liar, apalagi sampai mematok harga seenaknya,” tegasnya.

Jupiter yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai NasDem dan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, menutup pernyataannya dengan mendesak agar langkah konkret segera dilakukan untuk mengembalikan rasa aman dan nyaman masyarakat, khususnya di kawasan pusat keramaian seperti Tanah Abang.

“Kalau ini dibiarkan, tidak hanya merugikan warga, tapi juga merusak wajah kota dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap aparat,” pungkasnya.(JHL.509)